English Indonesia
Senin, 14 Januari 2019

Diskusi Rancangan Peraturan Terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bekasi dan Kabupaten Barru

Diskusi Rancangan Peraturan Terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bekasi dan Kabupaten Barru

Tanggal 8 Januari, 2019, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, dengan dukungan USAID IUWASH PLUS, menyelenggarakan pertemuan koordinasi untuk finalisasi rancangan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Perda  Kota Bekasi No 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan walikota (Perwali) tersebut dibuat untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik No 5 tahun 2018 sehingga perda ini dapat dilaksanakan secara efektif.

Pertemuan koordinasi ini dihadiri oleh 18 peserta yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Bappeda, Bagian Hukum, Dinas Tata Ruang, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Dalam pertemuan koordinasi ini, para peserta mengkaji dan mendiskusikan isi rancangan Perwali ini, seperti pasal tentang pengelolaan lumpur tinja, kewajiban untuk mengelola air limbah domestik dengan baik, dan kemitraan dengan sektor swasta untuk layanan penyedotan tinja.

Beberapa pasal baru juga ditambahkan dalam rancangan Perwali ini. Pasal tersebut antara lain penggunaan sistem informasi untuk layanan penyedotan tinja dan perlunya tugas pengawasan untuk memastikan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat dilaksanakan dengan baik

Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, rancangan Perwali Pelaksanaan Perda  Kota Bekasi No 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik  diserahkan kepada Bagian Hukum untuk proses legal drafting.

“Jika Perwali ini sudah disahkan, kita bisa mengambil tindakan untuk mendisiplinkan operator sedot tinja swasta di Kota Bekasi yang belum membuang lumpur tinja ke IPLT,” ujar Andrea Sucipto, Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, Kota Bekasi.

Pada hari yang sama, USAID IUWASH PLUS juga membantu Bappeda Kabupaten Barru untuk membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum Penyedotan Kakus bersama OPD terkait lainnya di Kabupaten Barru.

Diskusi ini menghasilkan beberapa masukan penting antara lain pasal tentang retribusi, hak, kewajiban, dan peran masyarakat dikeluarkan dari rancangan Perbup dan akan masuk dalam Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang akan dibuat tahun ini.

Selain itu, para peserta juga sepakat untuk membuat Perda tentang Retribusi Penyedotan Kakus yang terpisah dengan Perda Retribusi Jasa Umum yang telah dimiliki Pemerintah Kabupaten Barru.

 

Available in enEnglish (English)

Mitra