English Indonesia
Kamis, 20 Desember 2018

Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang Menggelar Lokakarya Strategi Advokasi dan Inovasi Layanan Lumpur Tinja Berkelanjutan

Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang Menggelar Lokakarya Strategi Advokasi dan Inovasi Layanan Lumpur Tinja Berkelanjutan

Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang bersama dengan USAID IUWASH PLUS menyelenggarakan lokakarya strategi advokasi dan inovasi layanan lumpur tinja berkelanjutan di Kabupaten Magelang, Kamis (13/12).

Lokakarya ini bertujuan untuk mendiskusikan strategi advokasi dan inovasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendukung program layanan lumpur tinja berkelanjutan, termasuk mengurangi tingkat Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Kabupaten Magelang masih mempunyai tingkat BABS yang cukup tinggi. Berdasar data STBM tahun 2018, sekitar 16% penduduk di Kabupaten Magelang masih melakukan BABS. Komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk para penentu kebijakan, sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

“Sanitasi sudah masuk dalam rancangan RPJMD 2019-2024. Jika sanitasi sudah masuk dalam RPJMD, maka program ini akan menjadi penilaian kinerja Bupati setiap tahunnya sehingga diharapkan bisa menjadi program prioritas utama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di kecamatan hingga desa/kelurahan,” ujar Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bappeda Magelang, Didik K. Sofyan.

Didik menambahkan bahwa dukungan swasta, lembaga sosial, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan dalam pembangunan sanitasi.

Lokakarya ini dimulai dengan berbagi praktik baik dari  Urban Sanitation Development Program (USDP) Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan tentang komitmen Bupati untuk mengurangi buang air besar sembarangan (BABS) melalui Gerakan SoBAT (Soppeng Bebas Ancaman Tinja).

Selain itu, para peserta juga mendengar bagaimana Kepala Desa Pucungrejo Kabupaten Magelang membuat air minum dan sanitasi menjadi salah satu program prioritas desa dan meningkatkan alokasi APBDes untuk mendukung program tersebut dari Rp9 juta tahun 2016 menjadi Rp110 juta tahun 2019.

Belajar dari pengalaman Kabupaten Soppeng dan Desa Pucungrejo, para peserta lokakarya sepakat bahwa komitmen penentu kebijakan sangat penting untuk menurunkan angka BABS.

Selain itu, para peserta lokakarya juga menyepakati sejumlah strategi advokasi dan inovasi, antara lain (1) Bappeda & Litbangda akan memimpin advokasi kepada kepala daerah; (2) Bappeda & Litbangda akan memimpin konsolidasi OPD terkait untuk mendukung advokasi kepada kepala daerah; (3) Bappeda & Litbangda bertanggung jawab untuk menguatkan kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan (Pokja AMPL); (4) Bagian ekonomi akan memimpin pembentukan kemitraan pemerintah dan swasta (CSR); (5) Dinas Lingkungan hidup akan bertugas menguji kualitas air limbah domestik dan air bersih; (6) Dinas Kesehatan akan menguji kualitas air limbah domestik dan air bersih rumah tangga; (7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan membuat peraturan terkait pengelolaan air limbah domestik; (8) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan memasukkan pembangunan jamban dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) plus, (9) Desa menganggarkan minimal 5-10% dana desa untuk pembangunan air minum dan sanitasi, dan (10) Desa akan bertanggungjawab melakukan sosialisasi pembangunan tangki septik.

 

Available in enEnglish (English)

Mitra