English Indonesia
Rabu, 21 November 2018

Menguji Kerangka Kerja Pengelolaan Lumpur Tinja di Bali

Menguji Kerangka Kerja Pengelolaan Lumpur Tinja di Bali

USAID IUWASH PLUS mendukung Bappenas dan PMU PPSP (Project Management Unit untuk Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) untuk  menguji kerangka kerja pengelolaan lumpur tinja (fecal sludge management/FSM) di Bali pada 15 November, 2018.

Sekitar 31 peserta, termasuk Bappeda provinsi Bali, Pokja AMPL provinsi, dan Pokja AMPL dari Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar hadir dalam acara ini.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan masukan dari pemerintah daerah terhadap kerangka kerja FSM yang sedang dikembangkan oleh USAID IUWASH PLUS, sehingga konsep ini nantinya dapat digunakan sebagai panduan nasional.

Pengujian kerangka kerja FSM ini diawali dengan diskusi tentang pentingnya FSM untuk mencapai target akses sanitasi aman SDG 2030. Selama diskusi tersebut, USAID IUWASH PLUS juga menjelaskan visi FSM, yaitu (1) menjadi bagian dari layanan kawasan, (2) FSM digunakan oleh sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, (3) produk FSM aman dan siap digunakan, dan (4) pembiayaan FSM harus dilakukan secara mandiri.

Lebih lanjut, USAID IUWASH PLUS juga menjelaskan tentang delapan strategi FSM, yaitu (1) meningkatkan minat pemerintah daerah terhadap FSM, (2) membuat peraturan pendukung, 3) menyiapkan penerimaan masyarakat, (4) penegakan hukum, (5) mengoptimalkan anggaran dan investasi, (6) meningkatkan ketersediaan layanan, (7) menjaga kinerja layanan, dan (8) pembiayaan operasional secara mandiri.

Para peserta merespon positif presentasi USAID IUWASH PLUS tersebut.

“Konsep dan strategi [FSM] dipresentasikan dengan sangat baik. Kita wajib melaksanakan konsep ini ke depan. Apalagi, konsep FSM akan mendukung [kita] mencapai target SDG dan ini sesuai dengan visi Gubernur, mengedepankan pembangunan manusia dan lingkungan,” ujar I Made Sudiarsa, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bappeda provinsi Bali.

Lebih lanjut, para peserta menyarankan sistem penagihan yang digabung, yang semula dikembangkan untuk air minum dan air limbah, juga mencakup persampahan. Namun, perluasan sistem penagihan yang digabung tersebut juga harus mempertimbangkan lembaga yang sudah ada.

Para peserta juga berharap Bappenas dapat mengadvokasi Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah memprioritaskan AMPL di APBD mereka.

Masukan ini akan menjadi bahan untuk menyempurnakan kerangka kerja FSM.

 

Available in enEnglish (English)

Mitra