English Indonesia
Senin, 16 Agustus 2021

Bappenas dan USAID IUWASH PLUS Gelar Rapat Perdana Perluasan Program Kajian Kerentanan Mata Air di Tingkat Nasional

Bappenas dan USAID IUWASH PLUS Gelar Rapat Perdana Perluasan Program Kajian Kerentanan Mata Air di Tingkat Nasional

Pada 12 Agustus, 2021, Direktorat Perumahan dan Permukiman Bappenas dan USAID IUWASH PLUS menggelar rapat perdana untuk mengenalkan Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi (KKMA-RA) kepada pemangku kepentingan di tingkat nasional dan memulai persiapan perluasan program tersebut ke seluruh Indonesia.

Rapat daring ini dihadiri oleh berbagai direktorat dari kementerian-kementerian terkait, seperti Kementerian PUPR, Kemendesa PDT dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, dan BNPB.

Dalam sambutan pembukaanya, Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, mengingatkan pentingnya pelembagaan KKMA-RA untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air baku untuk air minum dan melanjutkan program tersebut dalam jangka panjang.

Dalam pertemuan ini, USAID IUWASH PLUS juga berbagi pengalamannya dalam melakukan KKMA-RA di berbagai lokasi dan menjelaskan rencana awal institusionalisasi program KKMA-RA di kementerian. Sejak tahun 2017, USAID IUWASH PLUS telah mendukung 14 pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan KKMA-RA dan membantu pembangunan 583 sumur resapan, 120 di antaranya dibiayai oleh USAID IUWASH PLUS sebagai percontohan.

Mengingat pentingnya program KKMA-RA, Bappenas menegaskan salah satu rekomendasi program tersebut, yaitu pembangunan sumur resapan, yang dapat mendorong pengisian kembali air tanah secara efektif dan hemat biaya.

Untuk mendorong koordinasi antar lembaga, Bappenas mengusulkan pengelolaan air baku akan melibatkan empat kementerian, yaitu: Kementerian PUPR, KLHK, Kementerian ESDM, serta Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi. Sementara pengelolaan air minum di tingkat nasional—atas usul Bappenas, akan dilakukan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemendesa, PDT dan Transmigrasi.

Menanggapi usulan ini, Kasubdit Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah, KLHK, Amin Sutanto, menjelaskan, “Pendekatannya KKMA-RA yang dilakukan oleh USAID IUWASH PLUS telah kami integrasikan ke dalam implementasi kegiatan di KLHK untuk program pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan perlindungan mata air.”

Koordinator Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Kawasan Permukiman, Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Desa dan Perdesaan, Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi, Frederingko Tanggu Dendo, menambahkan, “Kemendesa PDT dan Transmigrasi sudah menyiapkan regulasi khususnya untuk pemanfaatan dana desa. Yang diperlukan kedepan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal pengembangan teknologi untuk air minum.”

Di samping itu, Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji undang-undang dan peraturan yang ada mengenai pengelolaan sumber daya air di daerah, dan Kementerian ESDM dapat membantu merancang kajian kerentanan mata air yang menyeluruh dari perspektif hidrologis.

USAID IUWASH PLUS juga akan melakukan pertemuan terpisah dengan semua kementerian terkait dalam beberapa minggu ke depan, serta terus mendorong institusionalisasi program KKMA-RA hingga akhir tahun nanti.

Available in enEnglish (English)

Mitra