English Indonesia
Selasa, 19 November 2019

Diskusi Rekonstruksi Kebijakan PPN untuk Layanan Air Limbah

Diskusi Rekonstruksi Kebijakan PPN untuk Layanan Air Limbah

FORKALIM dan Lembaga Penelitian Perpajakan dan Penerimaan Negara (LP3N) Universitas Indonesia, dengan dukungan USAID IUWASH PLUS, menyelenggarakan Diskusi Terpumpun (FGD) Rekonstruksi Kebijakan PPN untuk layanan air limbah di Jakarta, 11 November 2019.

FGD ini dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Selain itu, anggota PERPAMSI dan FORKALIM juga hadir mewakili operator air limbah.

Untuk mendukung rekonstruksi kebijakan PPN untuk air limbah, USAID IUWASH PLUS bekerja sama dengan LP3N UI untuk membuat naskah akademik.

Melalui FGD ini, LP3N UI mengumpulkan informasi tentang bisnis dan kegiatan pengelola air limbah, termasuk bagaimana PPN mempengaruhi industri tersebut.

Bagi pelanggan, penerapan PPN terhadap layanan air limbah membuat biaya keuangan langsung meningkat tajam. Akibatnya, pelanggan akan membayar harga layanan yang jauh lebih mahal, dan banyak orang tidak ingin membayar dengan harga tersebut.

Bagi operator air limbah, pengelolaan pajak yang rumit sering membuat operator perlu mengeluarkan biaya. Hal ini membuat kondisi keuangan operator kurang sehat.

Oleh karena itu, kebijakan PPN yang lebih tepat sangat penting untuk membuat layanan air limbah berkembang.

“[FGD] ini penting karena tidak hanya bicara PPN air limbah saja, tapi juga tentang urusan bernegara karena akses terhadap air minum dan layanan air limbah adalah hak asasi manusia,” ujar Ketua FORKALIM, Subekti.

Untuk belajar lebih lanjut tentang proses bisnis air limbah, LP3N UI akan mengunjungi operator layanan air limbah mitra USAID IUWASH PLUS di Medan dan Solo akhir November 2019.

Hasil pembelajaran yang didapat dari kunjungan ini akan melengkapi naskah akademik sehingga dapat diserahkan kepada FORKALIM pada Desember 2019.

FORKALIM, kemudian, akan menyerahkan naskah akademis tersebut kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bukti untuk mendukung rekonstruksi kebijakan PPN untuk layanan air limbah.

 

Available in enEnglish (English)

Mitra