English Indonesia
Rabu, 12 Desember 2018

Lokakarya Nasional Kelembagaan dan Regulasi Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Lokakarya Nasional Kelembagaan dan Regulasi Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Capaian penurunan angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain di Asia, seperti India, Malaysia, Vietnam. Sekitar 10-11% penduduk atau setara 29 juta jiwa di Indonesia masih BABS.

Hal ini diutarakan oleh Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Bappenas ketika membuka Lokakarya Nasional Kelembagaan dan Regulasi Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik pada di Jakarta, pada 4 Desember, 2018. Lokakarya ini diselenggarakan berkat kerja sama Bappenas dan USAID IUWASH PLUS.

“Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan air limbah domestik yang prima dan terjangkau, dan warga negara berhak mendapatkan layanan WASH (air mimum, sanitasi, dan praktik higiene) untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan sehat. Kelembagaan, regulasi, dan pendanaan yang kuat diperlukan untuk pembangunan WASH [termasuk pengelolaan air limbah domestik]. Namun, saat ini hanya 13% kabupaten/kota yang mempunyai lembaga yang menangani pengelolaan air limbah domestik,” ujar Tri Dewi Virgiyanti.

Selama lokakarya nasional ini berlangsung, 45 peserta berdiskusi tentang kebijakan dan peraturan pusat yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menentukan kelembagaan dan retribusi pengelolaan air limbah domestik. Para peserta tersebut mewakili Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pemerintah daerah mitra USAID IUWASH PLUS.

Salah satu isu yang paling banyak disoroti adalah lembaga pengelolaan air limbah domestik yang bervariasi di daerah. Misal, pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan merupakan tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sementara, di Kota Salatiga, pengelolaan air limbah domestik menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Menanggapi hal ini, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah untuk mengacu pada UU23/2014, pasal 11 ketika menentukan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik. Undang-Undang ini mengatur bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Namun demikian, perumahan dan permukiman boleh mengelola air limbah domestik selama hal ini disebutkan dalam peraturan daerah.

Mengenai retribusi pengelolaan air limbah domestik, beberapa pemerintah daerah berencana merevisi atau membuat regulasi tentang retribusi. Misal, Kabupaten Tangerang ingin membuat regulasi tentang retribusi untuk pembuangan lumpur tinja oleh truk tinja swasta di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Para peserta juga sepakat bahwa pemerintah wajib menyediakan layanan air limbah yang prima karena hal ini merupakan standar pelayanan minimum. Sebagai konsekuensinya, masyarakat perlu membayar layanan tersebut.

Laisa Wahanuddin, Kasubdit Sanitasi Bappenas, mengatakan bahwa kelembagaan, regulasi, dan pendanaan yang bagus merupakan faktor kunci dalam program pengelolaan air limbah domestik. Untuk itu, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus mempunyai tingkat komitmen yang sama.

Available in enEnglish (English)

Mitra