English Indonesia
Rabu, 11 Juli 2018

Pertemuan Eselon II tentang Penyesuaian Kerangka Kerja RPAM

Pertemuan Eselon II tentang Penyesuaian Kerangka Kerja RPAM

USAID IUWASH PLUS bekerja sama dengan Pokja Nasional AMPL/PPAS (Kelompok Kerja Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi) menyelenggarakan pertemuan Eselon II tentang penyesuaian Kerangka Kerja RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum) bagi insititusi pemerintah anggota Pokja Nasional AMPL/PPAS pada 2 Juli 2018 di Jakarta.

Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi terbaru tentang hasil penilaian RPAM kepada Eselon II dan mendapatkan masukan dan keputusan tentang rekomendasi kunci penyesuaian konsep dan rencana kerja RPAM. Sekitar 30 peserta yang mewakili Pokja Nasional AMPL/PPAS, BPPSPAM, USAID, WHO, UNICEF, dan Institut Teknologi Bandung hadir dalam pertemuan ini.

Para peserta membahas tentang hasil kunci penilaian RPAM dan menyepakati enam rekomendasi untuk penyesuaian Kerangka Kerja Kebijakan RPAM. Rekomendasi tersebut adalah menjadikan kesehatan masyarakat sebagai penggerak utama pelaksanaan RPAM; menggunakan RPAM sebagai salah satu instrumen kunci untuk mencapai target SDG untuk memastikan akses air yang aman; mengubah fokus RPAM dari 4 K (kualitas, kuantitas, kontinuitas, keterjangkauan) menjadi fokus pada kualitas saja; mengubah pembagian RPAM dari tiga komponen (sumber, operator, dan pelanggan) menjadi pembagian berdasarkan tipologi penyedia air minum; memastikan adanya peraturan kebijakan yang mengatur seluruh tipologi penyedia air minum untuk melaksanakan RPAM; dan di tingkat nasional, BAPPENAS, KemenPUPR, Kemenkes, dan Kemendagri akan bertanggung jawab untuk memastikan semua elemen yang dipelukan dalam pelaksanaan RPAM tersedia.

Menindaklajuti rekomendasi ini, Pokja Nasional AMPL/PPAS dengan dukungan USAID IUWASH PLUS akan membuat strategi pelaksanaan RPAM, mengumpulkan peta jalan pelaksanaan RPAM dan mengatasi isu penting lainnya, seperti definisi akses air yang aman. USAID IUWASH PLUS akan memfasilitasi Pokja Nasional AMPL/PPAS mengunjungi Filipina bulan Juli 2018 untuk belajar tentang pengalaman mereka membuat strategi rencana pengamanan air minum dan peningkatan kapasitas.

Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman BAPPENAS, Tri Dewi Virgiyanti, menekankan bahwa penyediaan air yang aman masih menjadi tantangan di Indonesia. Hasil studi yang dilakukan UNICEF tahun 2016 di Yogyakarta menunjukkan bahwa 89% sumber air terkontaminasi bakteri E.Coli, dan 67% air minum rumah tangga pada titik konsumsi juga terkontaminasi.

“Program RPAM harus dapat membantu kita mengatasi masalah ini, dan memastikan tahun 2030 kita dapat menyediakan pasokan air yang aman sesuai mandat SDG,” ujar Tri Dewi Virgiyanti tentang harapannya terhadap RPAM.

 

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kementerian Dalam Negeri, Zanariah Mulyadi, memberikan sambutan pembukaan pertemuan Eselon II tentang Penyesuaian Kerangka Kerja RPAM, 2 Juli 2018.

Available in enEnglish (English)

Mitra