English Indonesia
Senin, 14 Mei 2018

Penyusunan Kajian Akademis Pembentukan UPTD PALD Kabupaten Karawang

Penyusunan Kajian Akademis Pembentukan UPTD PALD Kabupaten Karawang

USAID IUWASH PLUS bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Karawang untuk memperkuat kinerja kelembagaan di sektor air, sanitasi dan higiene (WASH) dan mengadvokasi pemerintah kabupaten untuk membentuk lembaga operator untuk mengelola pelayanan air limbah domestik di kabupaten. Dengan memiliki lembaga operator—bisa dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau perusahaan daerah, tugas dan fungsi pelayanan air limbah domestik dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Karawang setuju untuk membentuk lembaga operator air limbah domestik dan bersama dengan USAID IUWASH PLUS mengadakan lokakarya penyusunan studi akademis pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD PALD) di Hotel Resinda, Karawang pada tanggal 23–24 April 2018. “Kondisi pelayanan air limbah domestik di Karawang masih perlu banyak perbaikan, tidak hanya pada aspek teknis tetapi juga aspek kelembagaan,” kata M. Ridwan Salim, Sekretaris Bappeda Karawang saat membuka lokakarya tersebut.

Lokakarya ini dihadiri oleh 15 peserta dari beberapa instansi terkait, yaitu Bappeda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas Lingkungan, Bagian Organisasi, Bagian Kepegawaian, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Lokakarya dimulai dengan diskusi tentang kondisi layanan yang ada, seperti fasilitas IPLT yang belum tersedia dan kurangnya kejelasan tentang tugas dan fungsi dari perangkat daerah terkait pengelolaan air limbah domestik. Diskusi awal ini membantu para peserta untuk memiliki pemahaman yang sama tentang latar belakang dan tujuan lokakarya. Selanjutnya, tim USAID IUWASH PLUS memfasilitasi diskusi tentang beberapa topik yang merupakan pokok-pokok substansi dari kajian akademis ini, yang meliputi kriteria pembentukan UPTD, analisis beban kerja, dan analisis rasio belanja pegawai. Para peserta juga mendiskusikan dan menyepakati substansi dari rancangan Peraturan Bupati yang diperlukan untuk menetapkan UPTD PALD.

Selama sesi terakhir dari lokakarya, para peserta sepakat untuk membentuk tim kerja dan menyiapkan rencana aksi. Lokakarya tersebut menghasilkan rancangan kajian akademis dan rancangan Peraturan Bupati yang diperlukan untuk pembentukan UPTD PALD, serta rencana tindak lanjut yang diperlukan. “Tim Kerja akan menyelesaikan draf kajian akademis dan akan mengadakan rapat pimpinan untuk mendapatkan pertimbangan aspek teknis, personil, dan keuangan dalam pembentukan UPTD ini,” kata Ir. Tenny, Kepala Bagian Organisasi saat penutupan lokakarya ini.

Available in enEnglish (English)

Mitra