English Indonesia
Senin, 27 November 2017

Pengambilan Sampel Kondisi WASH di Bekasi untuk Menyelesaikan Penyusunan Ranperda

Pansus 15 (Panitia Khusus) DPRD Kota Bekasi telah menerima dan akan menyelesaikan draf Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik (Ranperda) yang disusun oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan). Peraturan tersebut akan memberikan payung hukum untuk pengelolaan air limbah domestik dan juga mengharuskan orang untuk menggunakan tangki septik dan penyedotan tinja terjadwal. Dengan peraturan daerah juga, Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk Pengolahan Air Limbah (UPTD PALD) dapat lebih meningkatkan layanannya, yaitu penyedotan dan pengolahan tinja.

Setelah melakukan pembahasan substansi dengan Disperkimtan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Hukum, Pansus 15 melakukan tahapan uji petik (pengambilan sampel) di lapangan untuk observasi dan mendapatkan masukan dari masyarakat guna penyempurnaan Ranperda. Uji petik dilakukan dengan kunjungan ke IPLT Sumur Batu dan IPAL Komunal di Kelurahan Marga Mulya.

Pada kesempatan kunjungan ke IPLT Sumur Batu, Kepala UPTD PALD menjelaskan tentang proses berdirinya IPLT, kapasitas IPLT, proses pengolahan dan manfaat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Kota Bekasi. Muhammad Dien, salah seorang anggota Pansus 15, secara antusias menyampaikan pandangannya. “Tahun depan jadikan BLUD saja, agar PAD semakin meningkat”, ujarnya dengan semangat. “Tapi untuk retribusi diharapkan terjangkau masyarakat, agar mereka mau menyedot”, tambahnya.

Anggota Pansus terkesan dengan kondisi lingkungan sekitar IPAL, yaitu selokan air hujan yang kering.
“Kalau ada usulan IPAL komunal lagi pasti kita menyetujui, saya siap untuk membantu masyarakat”, imbuh Sarwani, Ketua Pansus.

Langkah berikutnya adalah Pansus akan melanjutkan memfinalisasi Ranperda untuk menjadi Perda dan diharapkan dapat diselesaikan awal 2018.

Available in enEnglish (English)

Mitra